Tags

, ,

A. Pendahuluan

Kekerasan adalah salah satu fenomena yang ada di masyarakat. Berbagai peristiwa kekerasan terjadi di tengah masyarakat dalam berbagai bentuk dan cara. Kasus kekerasan yang kerap muncul antara lain pemukulan, bentrokan fisik, pembunuhan, dan mutilasi. Fenomena ini kemudian diliput dan diberitakan oleh media massa. Sehingga kekerasan yang terjadi di satu tempat dapat dengan mudah diketahui oleh orang-orang di tempat lainnya.

Sesuatu yang mampu mengaduk emosi sering kali mendapat perhatian besar dari masyarakat. Gambar berdarah-darah dan air mata menjadi unsur yang kemudian disukai media massa untuk diangkat dalam pemberitaan. Dengan pemberitaan tersebut, media massa mampu membetot perhatian publik, sehingga popularitas media akan meningkat, dan selanjutnya akan berpengaruh juga terhadap pemasukan. Sebab media massa bukan sekadar penyampai informasi namun juga ladang bisnis.

Visualisasi kekerasan, khususnya di media televisi, bukannya tanpa masalah. Media massa mendapatkan kritik bertubi-tubi atas pemberitaan dan penayangan gambar-gambar kekerasan. Etika pekerja media lantas dipertanyakan. Apakah bisnis berada di atas segala-galanya sehingga pekerja media memilih menampilkan bahasa dan gambar kekerasan dengan vulgar?

Pemberitaan kekerasan dalam perkembangannya menjadi paradoks. Di satu sisi meningkatkan kewaspadaan masyarakat karena mereka menjadi tahu berbagai bentuk ancaman kekerasan yang ada di sekelilingnya. Dari sisi ini, media massa telah memainkan fungsinya sebagai penyampai informasi dan pengetahuan kepada publik.[1] Namun di sisi lain, pemberitaan kekerasan yang ‘polos’ dapat menakut-nakuti masyarakat. Bahkan lebih jauh lagi, pemberitaan kekerasan dapat memberikan inspirasi bagi beberapa orang untuk melakukan tindakan serupa.

Pers diberi kebebasan dalam memberitakan suatu topik persoalan (isu) maupun peristiwa. Meski memiliki kebebasan, bukan berarti pers bisa sebebas-bebasnya memberitakan sesuatu. Diperlukan rambu-rambu yang tidak hanya melindungi pekerja media atas profesinya namun juga dapat melindungi masyarakat.

Makalah ini mengajukakan pertanyaan: Apakah etika profesi itu? Apakah etika jurnalistik itu? Bagaimana peran etika dalam pemberitaan kekerasan?

B. Etika Profesi

Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat. Etika sering kali dikaitkan dengan hal-hal yang baik, sehingga perilaku yang tidak baik kerap dicap sebagai tindakan yang tidak beretika.

O.P. Simorangkir  mendefinisikan etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Sedangkan Burhanudin Salam menyebut etika sebagai cabang dari filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.[2]

Dari pengertian tentang etika tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa etika adalah pedoman manusia dalam berperilaku karena di dalamnya memuat norma-norma yang berlaku di masyarakat dan menjadi parameter untuk menilai baik atau buruknya perilaku seseorang. Selain itu etika juga menjadi parameter untuk menilai sejauh mana kewajiban dan tanggung jawab sosial dilaksanakan.

Sedangkan profesi menurut Webster’s New Dictionary and Thesaurus adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan khusus dan seringkali juga persiapan akademis yang intensif dan lama.[3] Samuel Huntington berpendapat, profesi bukanlah sekadar pekerjaan atau vocation, melainkan suatu vokasi khusus yang bercirikan keahlian (expertise), tanggung jawab (responsibility), dan kesejawatan (corporateness).[4]

Sehingga etika profesi dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang telah disepakati bersama oleh anggota profesi tertentu untuk mengatur tindakan dan moral dalam melaksanakan tugasnya. Etika profesi sering pula disebut kode etik, misalnya saja kode etik dokter dan kode etik pengacara.

Suhrawadi Lubis menyebutkan, kode etik disusun dengan tujuan:[5]

1. Standar-standar etika, yang menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada lembaga dan masyarakat umum.

2. Membantu para profesional dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat dalam mengahadapi dilema pekerjaan mereka.

3. Standar etika bertujuan untuk menjaga reputasi atau nama para profesional.

4. Untuk menjaga kelakuan dan integritas para tenaga profesi.

5. Standar etika juga merupakan pencerminan dan pengharapan dari komunitasnya, yang menjamin pelaksanaan kode etik tersebut dalam pelayanannya

Karena itulah, kode etik profesi menjadi semacam rambu-rambu bagi anggotanya agar menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Apabila ada pelanggaran kode etik, masyarakat sebagai pengguna jasa bisa melaporkannya kepada badan yang berwenang.

C. Kode etik Jurnalistik

Jurnalistik merupakan salah satu profesi yang ada di tengah masyarakat. Profesi ini merupakan bidang yang menarik dengan privilege yang luas serta memiliki peran dan pengaruh yang besar. Jurnalistik bisa menjadi pengawas pemerintahan dan bahkan bisa masuk ke ranah yang sensitif. Realitas yang telah dikonstruksi jurnalis mampu memunculkan opini publik dan menggiring perspektif masyarakat. Karena itu, profesi jurnalistik juga memiliki kode etik.

Kode etik jurnalistik dibuat untuk menjaga standar kualitas dari para pekerja media dalam menjalankan pekerjaannya agar tidak salah langkah, profesional, dan bertanggung jawab. Etika jurnalistik sekaligus pula untuk melindungi masyarakat luas dari kemungkinan timbulnya dampak negatif dari kontruksi realitas para pekerja media, sehingga integritas dan reputasinya tetap terjaga.

Kode etik jurnalistik disusun oleh organisasi profesi jurnalistik yang ada. Organisasi profesi jurnalistik yang tercatat di Dewan Pers pada 2008 berjumlah 29. Organisasi tersebut seperti Aliansi Jurnalistik Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Aliansi Jurnalistik Indonesia (ALJI). Kode etik juga bisa disusun oleh institusi media, sehingga kode etik tersebut khusus mengikat jurnalis yang bekerja di instansi tersebut. Selain kode etik, institusi media juga merumuskan aturan perilaku.

Meskipun ada berbagai rumusan kode etik, namun isinya tidak jauh berbeda. Dalam kode etik jurnalistik, umumnya jurnalis tidak diperkenankan menulis berita bohong, fitnah, menjiplak, dan menerima sogokan. Untuk lebih memperkuat rambu-rambu bagi pekerja media, pada 6 Agustus 2009, 26 organisasi wartawan Indonesia menyusun Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) bersama-sama. Selain itu, di tingkat nasional terdapat Dewan Pers[6] yang juga mempunyai kode etik jurnalistik.

Masing-masing organisasi wartawan memiliki badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan kode etik. Badan ini juga bertugas mengumpulkan bukti apabila terjadi pelanggaran kode etik jurnalistik, hingga permintaan penjatuhan sanksi atau pemulihan nama baik kepada pengurus. Di AJI badan yang mengurusi pengawasan pelaksanaan kode etik adalah Majelis Kode Etik, sedangkan di PWI adalah Dewan Kehormatan PWI. Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

D. Peran Etika dalam Pemberitaan Kekerasan

Kekerasan dapat diartikan sebagai prinsip tindakan yang mendasarkan diri pada kekuatan untuk memaksa pihak lain tanpa persetujuan.[7] Menurut Haryatmoko, ketika kekerasan dilakukan terdapat unsur dominasi suatu pihak kepada pihak lain. Dominasi ini muncul dalam berbagai bentuk seperti fisik, moral, psikologis, hingga gambar.[8]

Sedangkan Francois Chirpas mendefinisikan “Kekerasan adalah kekuatan yang sedemikian rupa dan tanpa aturan yang memukul dan melukai baik jiwa maupun badan, kekerasan juga mematikan entah dengan memisahkan orang dari kehidupannya atau dengan menghancurkan dasar kehidupannya. Melalui penderitaan atau kesengsaraan yang diakibatkannya, kekerasan tampak sebagai kejahatan yang diderita manusia, tetapi bisa juga ia lakukan terhadap orang lain.”[9]

Kedua pengertian kekerasan tersebut dapat menggambarkan bagaimana kekerasan dapat muncul melalui media massa. Media massa memproduksi gambar dan serangkaian kata-kata yang dapat menghadirkan kekerasan di hadapan khalayak dengan tidak memerlukan sentuhan dengan pengkonsumsinya. Fakta di lapangan sebenarnya tidak serta merta begitu saja ditampilkan oleh media massa, melainkan melalui serangkaian konstruksi pekerja media yang ada di dalamnya. Ketika mengkonstruksi tentunya ada hal yang ditonjolkan dan yang dikurangi sehingga terkadang memunculkan hiperrealitas.

Hiperrealitas pemberitaan yang mengandung unsur kekerasan dapat menghancurkan dasar kehidupan seseorang. Karena, menurut Haryatmoko, sasarannya bisa psikologis seseorang ataupun cara berpikirnya. Ketika bahasa dan gambar kekerasan berseliweran di media massa dengan begitu intensnya, maka khalayak dapat menjadi terbiasa hidup di tengah kekerasan. Sehingga bukan tidak mungkin cara berpikir seseorang pun berubah menjadi penuh kekerasan serta menyukai hal-hal yang berbau kekerasan dan bahkan sadisme.

Masih jelas terekam dalam benak pemirsa televisi ketika media televisi memberitakan pengeboman Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton Jakarta pada Juli 2009 lalu. Image berdarah-darah korban bom yang diiringi narasi dan ilustrasi musik yang mengesankan efek ngeri menjadi sajian media televisi. Bahkan ketika ditemukan potongan kepala di dalam hotel, kamera televisi pun menyorot dan menyebarkan menghadirkannya ke tengah pemirsa. Sadisme yang muncul di layar kaca berpotensi turut menyebarkan ketakutan seluas-luasnya di masyarakat.

Namun bukan hanya media televisi, media online pun ada pula yang memilih menampilkan foto potongan-potongan tubuh penuh darah sebagai representasi korban-korban lainnya. Alhasil masyarakat dijejali gambar darah di mana-mana.

Dalam beberapa pemberitaan televisi terkait peristiwa mutilasi, gambar-gambar potongan tubuh korban terlewatkan untuk ditampilkan tidak jelas (blur). Meskipun hanya sebentar menyorot gambar tersebut, namun mata dan ingatan pemirsa telah cukup mampu merekam kengerian itu.[10] Apalagi penayangan reka ulang (rekonstruksi) peristiwa kriminal seperti pembunuhan, mutilasi, maupun pemerkosaan yang ditayangkan media elektronik dan penuturan detil reka ulang oleh media cetak semakin menambah daftar kengerian yang diproduksi media.

Ada beberapa media massa yang cenderung menyukai penggunaan kalimat-kalimat sarkastik dan vulgar dalam pemberitaan kekerasan. Laporan kejahatan pun tak ubahnya hiburan, seperti drama ataupun cerita yang berisi kalimat-kalimat mencekam. Misalnya saja judul berita surat kabar seperti ‘Istri Dijedotin Ke Tembok Berkali-kali Sampai Berdarah-darah Hingga Tewas’.[11]

Vulgarnya berita kekerasan menunjukkan etika jurnalistik kerap kali dikesampingkan pekerja media. Menurut Artini Suparmo, kesantunan dalam menuturkan berita sangatlah penting karena berita di media massa merupakan bentuk dialog dengan masyarakat untuk ikut mengatasi masalah kekerasan dalam masyarakat.[12] Karenanya bila masyarakat terus menerus dibombardir bahasa-bahasa kekerasan, maka masyarakat akan menjadi terbiasa dan tidak segan pula mempraktekkannya.

Efek media kepada perilaku khalayak masih menjadi perdebatan. Sebagian kalangan berpendapat media massa tidak menimbulkan dampak yang besar bagi perilaku khalayak. Pendapat itu muncul sebagai hasil dari banyak penelitian pakar komunikasi sejak 1960-an. Hasil sebagian besar penelitian mengungkapkan bahwa khalayak bukanlah pihak pasif yang akan diam saja mana kala diterpa peluru komunikasi (teori jarum hipodermik atau teori peluru). Carl Hovland menyebut, pesan komunikasi efektif dalam menyebarkan informasi dan bukan dalam mengubah perilaku.[13] Berdasar teori ini, dapat disimpulkan bahwa pemberitaan kekerasan tidak akan memberi banyak dampak kepada  masyarakat. Karena masyarakat secara aktif mencari apa yang diinginkannya dari media massa, dan bukannya jatuh terjerembab ketika terkena peluru komunikasi.

Namun, penelitian Leonard Eron dan Rowell Huesman terhadap berbagai program tayangan kekerasan di televisi Amerika Serikat pada akhir tahun 1990-an menunjukkan adanya dampak konsumsi pemberitaan kekerasan kepada individu. Eron dan Huesman meneliti akibat media pada penonton anak-anak yang tumbuh dari usia 8 tahun hingga 22 tahun kemudian. Penelitian itu menghasilkan temuan, tontonan kekerasan yang dinikmati pada usia 8 tahun akan mendorong aksi kriminalitas di usia 30 tahun.[14]

Ketika media memberitakan detil suatu peristiwa kekerasan, misalnya dengan memaparkan alat apa saja dan bagaimana alat tersebut digunakan dalam tindak kekerasan, maka ada kemungkinan khalayak akan menirunya. Kriminolog dari Universitas Indonesia Ade Erlangga Masdiana berpendapat, mekanisme peniruan atau imitasi bisa terjadi secara langsung (direct effect) ataupun tertunda (delayed effect). Pada anak-anak, media sanggup memberikan dampak langsung, sedangkan untuk orang dewasa, dampaknya tertunda. Dampak Artinya, orang dewasa bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilihatnya dalam pemberitaan mana kala berada pada kondisi yang sama dengan pemberitaan yang dilihatnya.[15]

Untuk menghindari ketakutan khalayak dan diadopsinya cara-cara kekerasan, maka dalam Kode Etik Wartawan Indonesia  (KEWI) dan kode etik jurnalistik yang dikeluarkan Dewan Pers antara lain disebutkan wartawan tidak menyiarkan informasi yang bersifat sadis. Demikian pula kode etik jurnalistik yang disusun Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI) dinyatakan, jurnalis tidak menyajikan berita dengan mengumbar kecabulan, kekejaman, kekerasan fisik dan seksual.

Beberapa kali Dewan Pers menyampaikan teguran kepada media massa yang mengesampingkan etika dalam pemberitaannya. Surat kabar Lampu Merah berganti menjadi Lampu Hijau pada akhir 2008 lalu karena pemberitaanya dinilai Dewan Pers terlalu vulgar. Pemberitaan tentang terorisme oleh media televisi yang mengeksploitasi gambar berdarah-darah pun tak luput dari teguran Dewan Pers. Teguran Dewan Pers muncul antara lain karena pengaduan masyarakat yang merasa media tidak mengindahkan etika, sehingga dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi masyarakat. Bila etika jurnalistik senantiasa diterapkan, maka pemberitaan media akan lebih santun.

E. Kesimpulan

Etika profesi dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang telah disepakati bersama oleh anggota profesi tertentu untuk mengatur tindakan dan moral dalam melaksanakan tugasnya. kode etik profesi menjadi semacam rambu-rambu bagi anggotanya agar menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Apabila ada pelanggaran kode etik, masyarakat sebagai pengguna jasa bisa melaporkannya kepada badan yang berwenang.

Etika jurnalistik yang dikenal juga sebagai kode etik jurnalistik dibuat untuk menjaga standar kualitas dari para pekerja media dalam menjalankan pekerjaannya agar tidak salah langkah, profesional, dan bertanggung jawab. Etika jurnalistik sekaligus pula untuk melindungi masyarakat luas dari kemungkinan timbulnya dampak negatif dari kontruksi realitas para pekerja media, sehingga integritas dan reputasinya tetap terjaga.

Etika sangat diperlukan mana kala pekerja media memberitakan berbagai peristiwa, salah satunya kekerasan. Sebab pemberitaan kekerasan tanpa etika berarti menampilkan berita dan gambar telanjang tentang perisiwa kekerasan yang menimbulkan kengerian khalayak dan berpotensi merebaknya kasus-kasus kekerasan serupa.

Terdapat beberapa kasus media massa yang begitu vulgar memberitakan kekerasan. Padahal dalam kode etik jurnalistik telah dinyatakan tidak dibolehkan memberitakan kesadisan. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan wartawan akan kode etik jurnalistik. Sebab menurut penelitian AJI pada 2006, sebanyak 85 persen wartawan tidak pernah membaca dan memahami kode etik jurnalistik. Padahal di Indonesia, menurut data Dewan Pers 2008 ada 30.000 wartawan.

Peminggiran kode etik jurnalistik terkadang dikarenakan bisnis. Kekerasan yang mengaduk emosi menjadi perhatian masyarakat akan menjadi sumber pemasukan yang menarik bagi media massa. Agar kode etik jurnalistik tetap tegak, diperlukan kesadaran para pekerja media sendiri dan juga kontrol dari masyarakat.

Bahan Bacaan

Ardianto, Elvinaro; Lukiati Komala, Siti Karlinah, Komunikasi Massa Suatu Pengantar , Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2007.

Haryatmoko, Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007.

Media Bisa Menginspirasi Kejahatan: Kasus Mutilasi Terbanyak di Tahun 2008, Kompas 10 November 2008.

Arismunandar, Satrio, Memahami Etika Jurnalistik, http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=857, diakses pada 11 Desember 2009.

Filantrofi, Failasuf, Eksistensi Jurnalis Sebagai Profesi, http://ceritalily.blogspot.com/2009/09/eksistensi-jurnalis-sebagai-profesi.html diakses pada 13 Desember 2009.

Sholeh, Muhammad, Pentingnya Etika Profesi, http://elista.akprind.ac.id/upload/files/1830_PENTINGNYA_ETIKA_PROFESI.pdf, diakses pada 15 November 2009.

Suparmo, Artini, Bahasa di Media Massa Bisa Jadi Pemicu Kekerasan, Antara News, seperti dimuat kembali oleh http://pwi.or.id/index.php/Berita-PWI/Bahasa-di-Media-Massa-Bisa-Jadi-Pemicu-Kekerasan.html diakses pada 13 Desember 2009.

http://forum.detik.com/showthread.php?t=69901&page=3 diakses pada 13 Desember 2009.


[1] Onong Uhcjana Effendy seperi disebutkan Elvinaro Ardianto dkk dalam Komunikasi Massa Suatu Pengantar mengemukakan, ada tiga fungsi komunikasi massa yakni fungsi informasi yang diartikan bahwa media massa adalah penyebar informasi, fungsi pendidikan di mana media massa menjadi sarana pendidikan bagi khalayaknya, dan fungsi mempengaruhi.

[2] Sholeh, Muhammad, Pentingnya Etika Profesi, http://elista.akprind.ac.id/upload/files/1830_PENTINGNYA_ETIKA_PROFESI.pdf, diakses pada 15 November 2009.

[3] Webster’s New Dictionary and Thesaurus dalam Satrio Arismunandar, Memahami Etika Jurnalistik, http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=857, diakses pada 11 Desember 2009.

[4] Samuel P. Huntington,  The Soldier and the State; The Theory and Politics of Civil-Military Relations sebagaimana dikutip dalam Nugroho Notosusanto, Menegakkan Wawasan Almamater, dalam Satrio Arismunandar, op cit.

[5] Filantrofi, Failasuf, Eksistensi Jurnalis Sebagai Profesi, http://ceritalily.blogspot.com/2009/09/eksistensi-jurnalis-sebagai-profesi.html diakses pada 13 Desember 2009.

[6] Dewan Pers merupakan lembaga independen yang dibentuk pada 19 April 2000. Pembentukannya berdasarkan ketentuan pasal 15 UU 40/1999 tentang Pers.

[7] Pascal Lardellier, Violences Mediatiques, dalam Haryatmoko, Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007, hal 119.

[8] Haryatmoko, op cit, hal 120.

[9] Chirpas, Francois dalam ibid.

[10] Seperti diungkapkan di http://forum.detik.com/showthread.php?t=69901&page=3 diakses pada 13 Desember 2009.

[11] Suparmo, Artini, Bahasa di Media Massa Bisa Jadi Pemicu Kekerasan, Antara News, seperti dimuat kembali oleh http://pwi.or.id/index.php/Berita-PWI/Bahasa-di-Media-Massa-Bisa-Jadi-Pemicu-Kekerasan.html diakses pada 13 Desember 2009.

[12] Ibid.

[13] Ardianto, Elvinaro; Lukiati Komala, Siti Karlinah, Komunikasi Massa Suatu Pengantar , Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2007, hal: 62.

[14] Media Bisa Menginspirasi Kejahatan: Kasus Mutilasi Terbanyak di Tahun 2008, Kompas 10 November 2008.

[15] Ibid.

About these ads