Tags

,

(Gambar: children.foreignpolicyblogs.com)

Kemiskinan sudah menjadi masalah klasik di negeri ini. Kemiskinan yang telah berurat dan berakar itu secara semena-mena meminggirkan rasionalitas. Dengan alasan kemiskinan, orangtua bahkan rela menjual anaknya.

Itulah realitas sosial yang terjadi di Kampung Beting Remaja, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara. Di kampung tersebut, potret kemiskinan begitu jelas terlihat. Mayoritas penduduk di desa tersebut bermata pencarian sebagai pemulung, pengamen, tukang sayur keliling, dan buruh cuci.

Secara administrasi, kampung kumuh itu tidak diakui Pemerintah Provinsi DKI. Tidak seperti daerah-daerah lain, di kampung tersebut tidak dikenal RT maupun RW. Warga yang tinggal di area seluas 4,5 hektar itu disebut sebagai penghuni liar lantaran tinggal dan bermukim di tanah negara. Miskin dan identitas yang tidak jelas menjadikan warga kesulitan mengakses layanan kesehatan. Untuk keperluan melahirkan, warga dibantu oleh dukun beranak setempat yang sudah berumur.

Akibat belitan kemiskinan, sejak 1990 aktivitas penjualan anak mulai dilakukan. Ricardo Hutahaean dari Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Bersama Penggugat Kampung Beting Remaja menyebutkan, ada 25 anak yang sudah dijual oleh warga kampung tersebut. ”Orangtua itu menjual anak- anaknya hanya Rp 1 juta. Biasanya hanya untuk menggantikan biaya kelahiran,” ujar Ricardo seperti dikutip dari Kompas (16/2/2010).

Kompas melaporkan, ada seorang ibu yang rela memberikan anak laki-lakinya kepada orang lain. Ibu tersebut mendapat uang ganti susu sebesar Rp 2 juta. Warga lainnya, memberikan dua anak perempuannya kepada orang lain. Yang bersangkutan mendapatkan uang penggantian Rp 500 ribu dan Rp 1 juta untuk pemberian bayinya.

Seorang ibu muda bahkan sengaja datang ke Kampung Beting Remaja lantaran adanya image kampung ”penjualan anak”. Dia menawarkan janin yang berusia delapan bulan kepada orang-orang sekitar Kampung Beting. Bayi dalam kandungan itu akan dijual seharga Rp 1 juta.

”Kata orang, di sini banyak yang ingin membeli anak. Makanya saya ke daerah ini,” ucap ibu muda tersebut seperti dilaporkan Republika (18/2/2010).

Perempuan tersebut mengaku membutuhkan uang untuk menebus sertifikat dan dokumen pelayaran suaminya yang ditahan pemilik kontrakan lama karena telah mencuri sebuah handphone dan sejumlah uang.

Kebanyakan warga enggan menyebut dirinya telah menjual bayi. Mereka berdalih hanya mendapat ganti biaya persalinan. Hal itu dilakukan agar anaknya mendapat masa depan yang lebih baik.

Terkait masalah perdagangan anak, sekitar 100.000 anak di Indonesia setiap tahun menjadi korban. Kebanyakan dari mereka dijual untuk perdagangan seks atau perdagangan anak baik di lingkup domestik maupun luar negeri. Hal tersebut seperti diberitakan http://www.surya.co.id (22/10/2009). Aktivitas itu ditengarai dilakukan lantaran pendidikan masyarakat yang rendah, kemiskinan, pernikahan dini, atau tertipu orang yang tidak bertanggung jawab.

Undang-undang Dasar sendiri yang menyatakan warga negara berhak atas penghidupan yang layak. Soal ini masih menjadi pe-er pemerintah yang tak kunjung selesai. Semoga mereka semakin serius menangani masalah ini, semoga mereka semakin dekat dengan rakyatnya, dan semakin terbuka soal Rp 6,7 triliun yang menjadi ‘primadona’ media massa belakangan ini.