Tags

,

“Hari gini bayar pajak?” adalah status yang berhari-hari eksis di YM teman sekantor saya dulu. Status itu mulai dipakainya menjelang waktu penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) berakhir. Untuk diketahui, batas akhir penyerahan SPT adalah 31 Maret.

Mengisi SPT mungkin agak ribet bagi sebagian orang. Makanya di kantor saya dulu selalu ada sosialisasi pengisian SPT setiap tahun. Dulu saja saya yang sudah ikut sosialisasi masih bingung  (lha wong saat sosialisasi malah sibuk telepon-teleponan). Untung sekarang ini penghasilan saya nihil, jadi ya tinggal coret semua. Esensi dari tulisan ini bukan ribetnya mengisi SPT tapi para wajib pajak yang jadi malas bayar pajak karena belakangan mencuat kasus makelar kasus (markus) pajak.

Kasus markus pajak ini mencuatkan nama Gayus Halomoan Tambunan, seorang pria berusia 30 tahun yang menjadi petugas Kantor Pajak dengan golongan kepangkatan 3A. Hanya dalam kurun waktu 5 tahun, dengan gaji sekitar Rp 11 -12 juta per bulan (ada yang menyebut gajinya justru lebih rendah, Rp 6 juta) Gayus bisa memiliki rumah mewah di Kompleks Gading Park View, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Menurut pengakuan Gayus saat diperiksa jaksa, rumah berlantai tiga di tanah seluas 436 meter persegi ini dibeli dengan harga Rp 3 miliar.


(Gayus Tambunan. Gambar: rileksbook.com)

Selain itu dia juga memiliki sebuah apartemen mewah. Belum lagi uang miliaran rupiah di rekeningnya. Padahal beberapa tahun sebelumnya, Gayus masih menumpang di rumah orangtuanya di kawasan padat penduduk di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta. Rumah itu sempit, bercat kusam, pintunya rusak, dan plafonnya yang lapuk lantaran dimakan cuaca.

Kasus ini terkuak 18 Maret 2010 lalu, dalam sebuah konperensi pers mantan Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Pol Susno Duadji secara terbuka menuding ada makelar perkara di tubuh kepolisian. Dikatakan dia, ketika masih menjabat Kabareskrim pada 2009 lalu ia mendapat laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Isinya tentang rekening tambun Gayus itu senilai Rp 25 miliar.

Dari hasil penyelidikan, Gayus diduga kuat melakukan pencucian uang senilai Rp 400 juta. Kasus tersebut kemudian dinyatakan P-21 tertanggal 23 Oktober 2009 lalu dan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tangerang sejak 3 November 2009. Di kemudian hari, Gayus justru divonis bebas oleh PN Tangerang.

Dari pengembangan penyidikan, ditemukan kasus dugaan korupsi dana wajib pajak Rp 25 M. Saat itu Susno menginstruksikan Direktur II Ekonomi Khusus yang dijabat Brigjen Edmon Ilyas, untuk memprioritaskan pengusutan tuntas kasus itu. Uang Rp 25 milliar yang diduga sebagai uang hasil kejahatan itu sempat dibekukan Susno.

Namun menurut Susno, kasus dugaan penggelapan dana wajib pajak itu tidak ditindaklanjuti. Alasannya karena uang tersebut bukan milik Gayus melainkan milik pengusaha bernama Andi Kosasih. Dikatakan Susno, AK memiliki kedekatan dengan pejabat Polri sehingga dapat mencairkan uang Rp 25 miliar itu dengan mudah.  Dalam kasus ini Susno menyebut dua jenderal dan tiga perwira menengah (pamen) yang diduga terlibat dalam penggelapan dana wajib pajak itu.

Kini Gayus tengah berada di Singapura setelah sempat tiga kali bertemu Satgas Mafia Hukum. Kepada Satgas Mafia Hukum, Gayus pernah mengatakan apa yang dilakukannya itu hal biasa. Di kantornya ada yang melakukan kegiatan serupa. Artinya ada oknum lain yang memperkaya diri lewat pajak masyarakat. Karena itulah muncullah apatisme masyarakat dalam membayar pajak yang terwujud dalam Gerakan 1.000.000 Facebookers Dukung BOIKOT BAYAR PAJAK untuk KEADILAN. Hingga 28 Maret 2010 pukul 22.15 WIB telah ada 44.732 anggota yang bergabung dengan grup yang dibuat oleh Alexnder A. Spinoza tersebut.

Sekarang saatnya pemerintah menunjukkan keseriusannya memberantas markus-markus itu. Bukan hanya ngomong doang tapi aksi nyata. “Hari gini korupsi? Apa kata dunia?”

Sumber: vivanews.com

wartakota.co.id